JAKARTA, KABARHIT.COM (21/12) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar jaringan gas kota (jargas) diintegrasikan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. KPPU memperkirakan, langkah ini berpotensi menghemat subsidi LPG hingga Rp 3,5 triliun per tahun dan memangkas biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, sejalan dengan percepatan swasembada energi dalam Asta Cita.
Usulan ini disampaikan saat Ketua KPPU menerima kunjungan Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Gedung KPPU Jakarta, pada 20 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, KPPU menyoroti pentingnya pembangunan jargas yang hingga kini belum berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Ketidaksesuaian ini menyebabkan konsumsi LPG 3 kg melonjak, dengan total subsidi yang mencapai Rp 461 triliun dalam lima tahun terakhir. Hal ini berujung pada inefisiensi besar dalam perekonomian nasional,” papar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.
Dalam rekomendasinya, KPPU menekankan agar proyek pembangunan 3 juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tetap memperhatikan ketentuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembangunan rumah dan instalasi jargas harus melibatkan pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, guna menciptakan peluang bisnis yang merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
KPPU juga menyoroti pentingnya skema investasi jargas yang layak secara finansial dan ekonomis, dengan prinsip open access agar menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Bahkan, pada 28 Agustus 2024, KPPU telah menyurati Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan potensi penghematan APBN dan devisa negara hingga Rp 870 triliun melalui optimalisasi jargas kota.
Ifan memaparkan, dari total anggaran Rp 650 triliun untuk sambungan jargas perumahan, sebanyak Rp 370 triliun devisa tidak termanfaatkan. Dalam lima tahun terakhir, anggaran Rp 830 triliun dinilai kurang optimal. “Melalui instalasi jargas di 3 juta rumah, negara dapat menghemat subsidi LPG Rp 3,5 triliun per tahun dan biaya impor Rp 1,4 triliun per tahun. Ini bentuk efisiensi nyata bagi negara,” jelasnya.
Di sisi lain, Ifan mengungkapkan sektor konstruksi menjadi salah satu perhatian KPPU sejak awal kepemimpinannya. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi hanya memperoleh skor 4,89, lebih rendah dibandingkan sektor akomodasi, perdagangan, dan jasa keuangan yang memiliki skor lebih tinggi. “IPU sektor konstruksi yang rendah menandakan kurangnya persaingan sehat di sektor ini,” imbuhnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi KPPU dan menegaskan komitmen untuk berkolaborasi. “Kami akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan, sesuai arahan Presiden. Dukungan KPPU sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, M. Noor Rofieq, Rhido Jusmadi, serta jajaran pejabat struktural dari KPPU dan Kementerian PKP.
Editor : Deni
