Persiapan turnamen ditandai dengan pelaksanaan Technical Meeting (TM) yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Rabu (9/9/2026).

Dari 18 tim peserta, sebanyak 14 tim akan bertanding di kategori putra, sedangkan empat tim lainnya turun di kategori putri. Kompetisi menggunakan sistem setengah kompetisi pada fase grup, kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur pada babak semifinal hingga final.

Selain menjadi ajang kompetisi antarklub, AFK Surabaya SRC memiliki misi yang lebih besar. Turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung seleksi pemain futsal putra dan putri terbaik Kota Surabaya untuk memperkuat kontingen menuju Porprov 2027.

Ketua Pelaksana AFK Surabaya SRC, Badarudin, meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal. Menurutnya, persaingan harus tetap dibangun dengan semangat kebersamaan, sportivitas, serta menjunjung tinggi fair play.

"Ajang ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh peserta dengan mengedepankan kesolidan, fair play dan sportivitas, sehingga nantinya bisa menemukan talenta-talenta berkualitas," ujar Badarudin.

Sementara itu, Ketua AFK Surabaya, Abdullah, menegaskan bahwa turnamen tersebut merupakan bagian dari tahapan akhir pembentukan tim futsal Kota Surabaya untuk Porprov 2027.

Ia berharap proses seleksi melalui SRC mampu menjaring pemain-pemain terbaik yang memiliki kualitas untuk membawa Surabaya mempertahankan prestasi sekaligus membuka peluang meraih dua medali emas dari cabang futsal putra dan putri.

"Pemilihan pemain tim futsal putra dan putri melalui turnamen ini merupakan upaya untuk menemukan talenta-talenta terbaik Surabaya. Harapannya, kita bisa mempertahankan medali, bahkan mengawinkan medali emas tim futsal putra dan putri," kata Abdullah.

Abdullah menambahkan, tahapan pemilihan manajer serta head coach untuk tim futsal putra dan putri telah dilakukan. Karena itu, seleksi melalui turnamen SRC menjadi tahapan penting untuk melengkapi komposisi skuad Porprov Surabaya.

"Seluruh fase pemilihan manajer serta head coach putra dan putri sudah dilaksanakan dan insyaallah yang terbaik. Tinggal babak akhir untuk fase penyempurnaan kelengkapan tim Porprov, yaitu seleksi pemain melalui turnamen AFK Surabaya SRC ini," pungkasnya.

Drawing AFK Surabaya SRC
Technical Meeting dipimpin Komisi Wasit AFK Surabaya, Puji Wahyono, dan berlangsung lancar. Dalam agenda tersebut juga dilakukan drawing atau pengundian grup peserta.

Untuk kategori putra, sebanyak 14 tim dibagi ke dalam dua grup yang masing-masing dihuni tujuh tim.

Grup A:

UNIKA
Al Ahly
GGFS
SFS
Squadra
SMP
AFMS

Grup B:

Pelita FC
ANB
Kalimas
Suro
IH
Greatwall
LSA
Sementara kategori putri yang diikuti empat tim akan berada dalam satu grup, yakni:

Putri:

IH
Gerhana
Squadra
ANB

Turut hadir dalam Technical Meeting tersebut Manajer Tim Putra Ervin dan Manajer Tim Putri Rizal.

Keduanya dalam penutupan Technical Meeting mengajak seluruh peserta memberikan dukungan penuh agar turnamen berjalan sukses dan mampu menghasilkan pemain-pemain terbaik yang sesuai dengan kebutuhan tim Porprov Surabaya.

Target tersebut diharapkan dapat mendukung ekspektasi berbagai pihak, mulai dari KONI Surabaya, Pemkot Surabaya melalui Disbudporapar, AFK Surabaya, hingga masyarakat Kota Surabaya, khususnya para pegiat futsal di Kota Pahlawan.

Dengan demikian, AFK Surabaya SRC bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Turnamen ini menjadi arena pembuktian bagi para pemain futsal Surabaya sekaligus pintu terakhir menuju terbentuknya skuad terbaik yang akan membawa nama Kota Pahlawan pada Porprov 2027.

Haornas tahun ini memasuki peringatan ke-43 dengan mengusung tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar”. Tema tersebut menjadi dorongan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga sekaligus memperkuat fondasi olahraga yang berkelanjutan.

Semangat memperluas partisipasi itu telah menjadi bagian dari perjalanan DBL Indonesia sejak kompetisi basket pelajar digelar pada 2004.

Founder dan CEO DBL Indonesia, Azrul Ananda, memiliki pandangan bahwa partisipasi merupakan bagian penting dalam membangun prestasi olahraga.

“Partisipasi adalah income, prestasi adalah cost. Jika partisipasi terus dikembangkan, maka partisipasi akan membiayai prestasi,” ujar Azrul.

Filosofi tersebut menjadi salah satu dasar DBL Indonesia dalam mengembangkan kompetisi basket pelajar. Prestasi memang menjadi tujuan penting, namun menurut Azrul, prestasi tidak akan tumbuh tanpa ekosistem yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga.

Dalam perkembangannya, keikutsertaan di kompetisi DBL bahkan telah menjadi impian bagi banyak pelajar. Mereka tidak hanya hadir sebagai pemain basket, tetapi juga dapat terlibat sebagai dancer maupun suporter yang membawa nama sekolah.

Konsep tersebut kembali diangkat DBL Indonesia pada musim ini melalui tema “Home of The Dreamers”.

Sejumlah sekolah yang baru bergabung dalam Honda DBL with Kopi Good Day 2026-2027, seperti SMA Wijaya Putra Surabaya, SMA Ciputra Kasih, SMAN 2 Bangkalan, SMAN 3 Bangkalan, dan SMA Bumi Progresif Sidoarjo, menjadi gambaran bagaimana kompetisi tersebut menjadi ruang bagi para pelajar untuk mewujudkan mimpi mereka.

Debut sekolah-sekolah tersebut di kompetisi DBL disambut dengan antusias. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan bahwa semakin banyak sekolah yang memperoleh akses untuk berkompetisi, semakin luas pula kesempatan anak-anak untuk mengenal dunia olahraga.

Azrul menilai prestasi atlet tidak mungkin lahir secara tiba-tiba. Perjalanan menuju podium dimulai dari hal-hal mendasar, yakni adanya kesempatan untuk bermain, berlatih, bertanding, serta mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

“Prestasi itu penting, tetapi prestasi tidak bisa berdiri sendiri. Sebelum ada juara, harus ada anak yang mau bermain. Harus ada sekolah yang memberi kesempatan, orang tua yang mendukung, guru dan pelatih yang membina, serta kompetisi yang menyediakan panggung untuk mereka berpartisipasi,” katanya.

Menurut DBL Indonesia, kompetisi basket pelajar juga dapat menjadi salah satu jalur munculnya talenta-talenta baru yang kemudian berkembang ke level nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemain yang talentanya teridentifikasi melalui kompetisi DBL kemudian memperkuat Timnas Basket Indonesia, baik pada level senior maupun kelompok umur. Mereka juga tampil dalam nomor 5on5 dan 3x3 serta ikut berkontribusi dalam berbagai pencapaian basket Indonesia.

Namun, dampak penyelenggaraan kompetisi tidak semata-mata diukur dari berapa banyak atlet yang berhasil mencapai level profesional.

DBL Indonesia menilai pengalaman selama mengikuti kompetisi juga memberikan pembelajaran penting bagi para pelajar. Mereka belajar mengenai kedisiplinan, kerja sama tim, sportivitas, menghadapi kekalahan, hingga membangun keberanian dan rasa percaya diri.

DBL Indonesia bahkan memandang bahwa sebagian besar peserta kompetisi kemungkinan tidak akan menjadikan olahraga sebagai profesi. Namun, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi diharapkan menjadi bekal ketika mereka memasuki dunia profesional di bidang lain.

Dalam setiap musim kompetisi, rata-rata terdapat lebih dari 42.000 partisipan yang terlibat. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang nantinya berpotensi menjadi atlet profesional. Meski demikian, jumlah talenta yang berhasil lahir dari ekosistem partisipasi tersebut tetap dinilai signifikan.

Karena itu, Haornas 2026 menjadi momentum bagi DBL Indonesia untuk mengajak publik melihat pembangunan olahraga dari perspektif yang lebih luas.

Olahraga tidak cukup hanya mengejar medali dan mencetak juara. Fondasi yang tidak kalah penting adalah menciptakan sebanyak mungkin kesempatan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat aktif berolahraga.

“Beri semakin banyak sekolah kesempatan untuk berkompetisi. Bangun semakin banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Karena semakin besar partisipasi, semakin besar pula kemungkinan kita melahirkan prestasi,” pungkas Azrul.

Nilai tambahan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp190 miliar menjadi sorotan karena jumlah tersebut berbeda jauh dari angka yang sebelumnya diketahui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan belanja pegawai, pengadaan armada, biaya operasional hingga efektivitas sejumlah program lingkungan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, meminta DLH memberikan penjelasan lebih detail mengenai komponen penambahan anggaran tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besarnya kebutuhan untuk membayar tenaga kerja.

Menurut Faris, DLH perlu memastikan bahwa setiap subkegiatan memang memiliki kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan anggaran yang diajukan.

“Dari penjelasan yang kami terima, sebagian besar anggaran tersebut berkaitan dengan pemenuhan gaji, baik P3K maupun tenaga lainnya. Yang perlu dipastikan, apakah setiap subkegiatan memang memiliki SDM atau personel sesuai peruntukannya?” ujar Faris, Senin (1/9).

Ia juga meminta rincian mengenai kebutuhan pembayaran gaji setiap bulan. Data tersebut dinilai penting agar DPRD dapat melihat secara jelas besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tenaga lapangan, termasuk satuan tugas dan pegawai P3K.

“Berapa potensi anggaran yang harus dikeluarkan DLH setiap bulan untuk membayar petugas, baik satgas maupun P3K? Sebab, ada penambahan di masing-masing pos,” katanya.

Selain belanja pegawai, Faris menilai kebijakan pengelolaan sampah di Surabaya masih perlu diperkuat dari sisi hulu.

Menurut dia, peningkatan anggaran seharusnya tidak hanya digunakan untuk menangani sampah setelah berada di hilir. Upaya mengurangi timbulan sampah dari tingkat rumah tangga juga perlu mendapat perhatian lebih besar.

“Program di sektor hulu perlu disempurnakan dan difasilitasi masyarakat, termasuk pembelian sampah serta petugas DLH yang mengambil sampah dari rumah menuju TPS,” jelasnya.

Faris mengingatkan, lemahnya pengurangan sampah dari sumber dapat membuat beban kerja DLH terus berulang. Sampah yang seharusnya bisa ditekan sejak dari rumah akhirnya tetap masuk ke sistem pengangkutan dan pengolahan.

“Kalau persoalan di hulu tidak diselesaikan, volume sampah yang sudah terbentuk akan kembali muncul. Akibatnya DLH bekerja dua kali. Anggaran terus bertambah, tetapi pemanfaatan dan pengolahan sampah masih seperti itu-itu saja,” tegas Faris.

Sorotan terhadap tambahan anggaran juga datang dari anggota Komisi C DPRD Surabaya, Minun Latif.

Ia meminta DLH menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui bentuk kegiatan serta hasil yang ingin dicapai dari program tersebut.

“Kegiatan nomor 9 dan 10 saya kira berkaitan dengan gerakan peduli lingkungan, penyuluhan dan kampanye lingkungan. Konkret kegiatannya apa yang dilakukan DLH?” kata Minun.

Ia juga meminta penjelasan mengenai salah satu kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran cukup besar, termasuk pos penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Sementara itu, anggota Komisi C lainnya, Sukadar, mempertanyakan perubahan anggaran untuk program perbaikan jamban.

Ia menyebut sebelumnya telah terdapat anggaran sekitar Rp2 miliar yang diperuntukkan bagi 1.487 warga penerima manfaat. Namun dalam perubahan anggaran, nilai tersebut disebut meningkat hingga sekitar Rp15 miliar.

Sukadar menilai kenaikan sekitar Rp13 miliar tersebut perlu diperiksa secara hati-hati, terutama karena waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar empat bulan.

“Perbaikan 1.487 unit jamban sebelumnya sudah selesai dan anggarannya sudah terkunci. Namun kemudian muncul tambahan hingga sekitar Rp13 miliar, sehingga nilainya menjadi Rp15 miliar. Dengan waktu yang hanya sekitar empat bulan, kami tentu harus berhati-hati terhadap kemampuan serapannya,” ujar Sukadar.

Menanggapi hal itu, Kabid Pelayanan dan Perizinan DLH Surabaya, Ali Murtado, mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat dan realisasi program.

DLH, kata dia, akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta perangkat terkait untuk memastikan kesesuaian antara data penerima dengan kondisi di lapangan.

“Kami akan bertanggung jawab bersama pihak kelurahan untuk memastikan apakah data dan identitas penerima sesuai dengan realisasi yang dilakukan. Data tersebut nantinya akan kami sampaikan kepada Komisi C,” katanya.

Di sisi lain, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan bahwa kebutuhan armada menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang operasional pengelolaan lingkungan di Kota Pahlawan.

Ia menyebut DLH mengoperasikan berbagai jenis kendaraan dengan fungsi berbeda, mulai dari armada pengangkut sampah hingga kendaraan untuk pemeliharaan taman.

“Kami memiliki 42 unit armada, kemudian kendaraan pengangkut sampah sekitar 80 unit, arm roll sebanyak 48 unit, serta 42 unit tangki air untuk pemeliharaan seluruh taman di Surabaya,” terang Fikser.

Fikser menambahkan, fokus utama DLH dalam operasional tersebut memang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sementara untuk persoalan saluran air, kewenangan DLH dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya.

DLH bertugas menangani sampah yang berada di saluran, sedangkan pengerukan sedimentasi menjadi bagian dari pekerjaan Dinas PU.

“Kalau di saluran, bagian sampah kami yang menangani. Sementara sedimentasinya ditangani PU. Sedimen yang diambil biasanya kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan taman-taman baru,” ujarnya.

Besarnya tambahan anggaran DLH dalam PAK APBD-P 2026 kini menjadi perhatian DPRD Surabaya. Dewan ingin memastikan setiap kenaikan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, data yang valid, serta dapat direalisasikan secara optimal dalam sisa waktu tahun anggaran.

Persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan, validasi data, efektivitas program, dan kemampuan penyerapan anggaran DLH Surabaya.

Putusan tersebut dibacakan dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2025 pada Selasa (8/9/2026) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.

Majelis Komisi yang diketuai Anggota KPPU Aru Armando, bersama Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, menyatakan ketiga Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan Investigator.

Tiga perusahaan yang menjadi Terlapor dalam perkara tersebut yakni Ningbo AUX Electric Co., Ltd., Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., Ltd., dan PT Teknologi Cipta Harapan Semesta (PT THCS).

Dalam pemeriksaan, KPPU mendalami dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dugaan yang diperiksa mencakup hubungan perjanjian dengan pihak di luar negeri, dugaan praktik diskriminasi, penggunaan informasi yang bersifat rahasia, hingga dugaan tindakan yang dapat menghambat pasokan dan pemasaran produk pesaing.

Berawal dari Perubahan Hubungan Distribusi AUX
Perkara ini bermula dari hubungan distribusi produk AUX di Indonesia yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari rangkaian hubungan bisnis tersebut adalah PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST). Perusahaan ini sebelumnya memiliki kerja sama dengan Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., Ltd. untuk mendistribusikan dan menjual produk AUX.

Pada 2018, PT BEST ditunjuk sebagai Agen Penjualan Eksklusif AUX untuk sejumlah produk AC. Kerja sama tersebut kemudian diperbarui pada 2023 untuk jangka waktu satu tahun.

Namun, hubungan bisnis antara PT BEST dan pihak AUX kemudian berakhir pada Juli 2024.

Dalam periode yang berdekatan, Ningbo AUX Electric Co., Ltd. menjalin kerja sama dengan PT THCS. Perusahaan yang didirikan pada November 2023 itu kemudian ditunjuk sebagai distributor eksklusif produk AC komersial AUX di Indonesia.

Produk yang didistribusikan PT THCS antara lain mini VRF, modular VRF, multisplit, chiller, FCU, serta light commercial air conditioner (LCAC).

Investigator menduga penunjukan PT THCS sebagai distributor eksklusif AC AUX di Indonesia berkaitan dengan penghentian pasokan kepada PT BEST dan berakhirnya hubungan kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Rangkaian perubahan hubungan bisnis inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus pemeriksaan Majelis Komisi.

KPPU Dalami Pasokan hingga Informasi Rahasia
Dalam persidangan, Majelis Komisi mencermati berbagai aspek, mulai dari perubahan hubungan kerja sama dengan PT BEST, penunjukan distributor baru, penghentian pasokan produk dan suku cadang, hingga informasi dan dokumen yang muncul dalam proses pembahasan kerja sama antara PT BEST dan pihak AUX.

Majelis juga mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli serta berbagai dokumen yang diajukan selama persidangan.

Dokumen tersebut antara lain berupa perjanjian distribusi, dokumen impor, Surat Tanda Pendaftaran, komunikasi antarpihak, serta dokumen terkait Non-Disclosure Agreement (NDA) yang dibuat dalam rangka pembahasan kerja sama.

Dalam menilai perkara, Majelis Komisi turut melihat karakteristik produk AC yang dipasarkan masing-masing pihak.

Berdasarkan keterangan selama persidangan, PT BEST antara lain memasarkan AC residential (RAC). Sementara PT THCS ditunjuk untuk memasarkan AC commercial (CAC) dan light commercial air conditioner (LCAC).

Perbedaan karakteristik tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting Majelis Komisi dalam menentukan struktur pasar perkara.

Produk Dinilai Tidak Saling Bersubstitusi
Majelis Komisi menyimpulkan bahwa pasar dalam perkara tersebut memiliki karakteristik produk dan harga yang berbeda.

Produk yang dipasarkan para pihak dinilai tidak sejenis dan tidak saling bersubstitusi.

Atas dasar itu, PT BEST tidak dipandang sebagai pesaing PT THCS dalam menjual AC merek AUX tipe CAC di Indonesia.

Dengan demikian, tindakan para Terlapor yang menjadi objek pemeriksaan tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan/atau praktik diskriminasi sebagaimana didalilkan Investigator.

Majelis juga mempertimbangkan riwayat hubungan usaha masing-masing pihak.

PT BEST sebelumnya memiliki hubungan distribusi dengan AUX dan menjual produk AUX, khususnya AC tipe RAC. Sementara pada 2024, PT THCS memiliki perjanjian dengan AUX Electric untuk mendistribusikan produk AC komersial atau CAC.

Tiga Terlapor Dinyatakan Tidak Melanggar UU Persaingan Usaha
Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para Terlapor, keterangan saksi dan ahli, surat dan/atau dokumen, serta simpulan Investigator dan para Terlapor, Majelis Komisi akhirnya menjatuhkan putusan.

Terlapor I Ningbo AUX Electric Co., Ltd., Terlapor II Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., Ltd., dan Terlapor III PT Teknologi Cipta Harapan Semesta dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 16, Pasal 19 huruf d, Pasal 23, maupun Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa rangkaian perubahan hubungan distribusi produk AUX di Indonesia yang diperiksa dalam perkara ini tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha sebagaimana didalilkan Investigator.

Kondisi Irawan membuat aktivitasnya tidak lagi seperti dulu. Untuk menjalani kesehariannya, Irawan harus mendapatkan perawatan dan pendampingan dari sang ibu.

Bang Jo datang untuk melihat langsung kondisi Irawan sekaligus mendengarkan cerita keluarga yang selama ini merawatnya. Di tengah keterbatasan, sang ibu tetap berusaha mendampingi putranya.

Ironisnya, sang ibu juga pernah mengalami stroke. Namun, setelah menjalani proses pemulihan, kondisinya kini sudah membaik dan dapat kembali beraktivitas, termasuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persoalan muncul ketika Irawan membutuhkan pengobatan. Tidak selalu ada anggota keluarga yang dapat mengantarkannya ke fasilitas kesehatan. Sang ibu harus tetap bekerja, sementara tetangga hanya dapat membantu sebisanya.

Selama ini, pihak puskesmas sebenarnya telah melakukan kunjungan ke rumah Irawan untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Namun, kunjungan tersebut belum dapat dilakukan secara rutin.

Untuk memastikan pengobatan tetap berjalan, pihak puskesmas juga beberapa kali mendatangi kediaman Irawan. Langkah tersebut dilakukan karena Irawan tidak memiliki pendamping yang bisa mengantarkan berobat secara rutin.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bang Jo. Menurutnya, warga dengan kondisi seperti Irawan membutuhkan pendampingan yang tidak berhenti pada satu atau dua kali kunjungan.

Bang Jo berharap puskesmas bersama pihak kecamatan dapat lebih proaktif dan rutin mengecek kondisi Irawan, terutama memastikan proses pengobatannya berjalan dengan baik.

“Jangan sampai warga yang sedang sakit harus berjuang sendiri. Pemerintah perlu hadir memastikan pengobatan, kebutuhan sehari-hari, dan bantuan yang memang dibutuhkan warga bisa terpenuhi,” ujar Bang Jo.

Selain persoalan kesehatan, Bang Jo juga berharap kebutuhan Irawan dan ibunya mendapat perhatian. Termasuk memastikan kebutuhan makanan dan bantuan lainnya dapat diberikan apabila memang diperlukan.

Menurutnya, kondisi seperti ini membutuhkan sistem pengawasan bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga lingkungan sekitar.

RT, RW, tetangga, hingga ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) diharapkan dapat ikut memantau kondisi Irawan. Dengan begitu, apabila terjadi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, pertolongan dapat segera dilakukan.

“Semua harus saling menjaga. Pemerintah melalui kecamatan dan puskesmas, kemudian RT, RW, tetangga, dan KSH bisa bersama-sama mengawasi. Kalau sewaktu-waktu ada kondisi darurat, jangan sampai terlambat ditangani,” kata Bang Jo.

Bang Jo menegaskan, kepedulian terhadap warga tidak cukup hanya dengan mengetahui keberadaannya. Yang lebih penting adalah memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan pelayanan dan pendampingan secara berkelanjutan.

“Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran bagi Mas Irawan dan keluarga yang sedang berjuang. Mudah-mudahan ada perhatian dan pendampingan yang terus diberikan,” harapnya.

Kunjungan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik gang-gang kecil dan rumah sederhana, masih ada warga yang membutuhkan perhatian. Bagi Bang Jo, hadir menemui mereka secara langsung merupakan bagian dari upaya memastikan tidak ada warga yang merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan hidup dan kesehatan.

Pendaftaran program tersebut telah dibuka sejak 31 Agustus dan akan berlangsung hingga 2 Oktober 2026. Calon relawan dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman resmi edukasi.pajak.go.id/renjani.

Program Renjani menjadi salah satu langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan.

Melalui program ini, para relawan akan berperan secara mandiri di bawah pendampingan Tax Center. Mereka nantinya turut membantu masyarakat memahami berbagai layanan perpajakan, termasuk mendukung implementasi Coretax DJP.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I, Lusi Yuliani, mengatakan keberadaan relawan pajak tidak hanya diperlukan ketika memasuki masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Menurutnya, keterlibatan Renjani akan terus dimanfaatkan sepanjang 2027 untuk berbagai kegiatan edukasi dan asistensi perpajakan.

“Renjani merupakan mitra strategis DJP dalam memperluas edukasi dan asistensi perpajakan kepada masyarakat. Pada tahun 2027, keterlibatan relawan akan terus diperkuat agar tidak hanya berfokus pada masa penyampaian SPT Tahunan, tetapi juga berbagai kegiatan edukatif sepanjang tahun,” ujar Lusi.
Renjani Bantu Wajib Pajak Gunakan Coretax
Pada pelaksanaan Renjani 2027, relawan akan dilibatkan dalam sejumlah kegiatan pelayanan dan edukasi perpajakan.

Salah satunya adalah membantu wajib pajak dalam aktivasi akun Coretax DJP, penerbitan sertifikat kode otorisasi, hingga asistensi pengisian SPT Tahunan melalui laman Coretax DJP.

Selain itu, relawan juga dapat terlibat dalam asistensi layanan Business Development Services (BDS) serta membantu menyebarluaskan informasi dan konten edukasi perpajakan.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring, sesuai kebutuhan. Dengan demikian, keberadaan Renjani diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi perpajakan yang lebih mudah dipahami.

Mahasiswa hingga Dosen Bisa Jadi Relawan
Kesempatan mengikuti program Renjani 2027 tidak hanya diberikan kepada mahasiswa.

Kanwil DJP Jawa Timur I juga membuka kesempatan bagi dosen dan tenaga pendidik dari perguruan tinggi mitra Tax Center Kanwil DJP Jawa Timur I untuk terlibat dalam program tersebut.

Keterlibatan sivitas akademika dari berbagai unsur itu diharapkan dapat memperkuat edukasi perpajakan sekaligus memberikan contoh dan keteladanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk meningkatkan kemampuan para relawan, DJP juga akan memberikan pelatihan kepada calon relawan maupun relawan yang sebelumnya telah terlibat dalam program Renjani.

Bagi mahasiswa dan sivitas akademika, program ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Renjani juga memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan perpajakan, meningkatkan kompetensi personal dan profesional, memperluas jejaring, serta menambah wawasan yang dapat menjadi bekal dalam pengembangan karier.

Lusi menambahkan, keterlibatan sivitas akademika diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

“Melalui keterlibatan sivitas akademika dalam Renjani, kami berharap pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan semakin luas. Kesadaran pajak yang tumbuh dari masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kepatuhan dan mendukung kemandirian bangsa,” kata Lusi.

Cara Daftar Renjani 2027
Calon relawan yang berminat mengikuti program Renjani 2027 dapat melakukan pendaftaran melalui laman edukasi.pajak.go.id/renjani.

Pendaftar perlu mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu, calon relawan harus melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan.

Pendaftaran dibuka sampai 2 Oktober 2026.

Melalui Renjani 2027, DJP mengajak sivitas akademika untuk mengambil bagian dalam memperluas edukasi perpajakan sekaligus membantu wajib pajak mendapatkan pemahaman dan layanan perpajakan yang lebih baik.

Pencapaian tersebut menjadi indikator positif bagi kinerja operasional TPS sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelancaran arus logistik di tengah dinamika perdagangan dan pasar global.

Berdasarkan data perusahaan, arus peti kemas pada Agustus 2026 didominasi aktivitas ekspor. Volume ekspor tercatat mencapai 65 ribu TEUs atau sekitar 51 persen, sedangkan arus impor berada di angka 63 ribu TEUs atau 49 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan aktivitas ekspor nasional masih berjalan cukup kuat. Kondisi ini juga menjadi gambaran bahwa produk Indonesia tetap memiliki daya saing dan permintaan di pasar internasional.

Dari sisi produktivitas bongkar muat, TPS juga mencatat kinerja yang berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

TPS mencatat rata-rata produktivitas sebesar 52 box per kapal per jam. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan standar minimum 48 box per kapal per jam yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.

Selain produktivitas bongkar muat yang terus dijaga, TPS juga masih mempertahankan posisi dominan dalam layanan peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Perak. Perusahaan menguasai sekitar 83 persen pangsa pasar peti kemas internasional di pelabuhan tersebut.

Capaian itu menjadi salah satu modal penting TPS untuk terus memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan daya saing terminal dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, TPS juga melakukan modernisasi peralatan operasional. Modernisasi tersebut dilakukan dengan menambah 4 unit Electric Quay Container Crane (E-QCC) dan 14 unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG).

Penggunaan peralatan berbasis listrik tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional, tetapi juga mendukung upaya menghadirkan kegiatan terminal yang lebih ramah lingkungan.

Dengan optimalisasi peralatan baru tersebut, TPS menargetkan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Modernisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan kapal dan peti kemas serta memberikan layanan yang semakin kompetitif bagi para pengguna jasa.

Sekretaris Perusahaan TPS, Erika A. Palupi, mengatakan pencapaian volume peti kemas pada Agustus 2026 menunjukkan adanya kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan perusahaan.

“Pencapaian throughput sebesar 128 ribu TEUs pada bulan Agustus 2026 yang melebihi target perusahaan merupakan indikator positif bagi kinerja operasional TPS,” ujar Erika.

Menurutnya, surplus arus peti kemas ekspor dibandingkan impor juga menjadi sinyal positif bagi aktivitas perdagangan internasional, khususnya sektor ekspor.

“Terjadinya surplus arus peti kemas ekspor dibandingkan impor menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor, tetap tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Erika menegaskan TPS akan terus menjaga keandalan layanan dan meningkatkan produktivitas operasional guna mendukung kelancaran rantai logistik nasional.

“TPS akan terus menjaga keandalan layanan, meningkatkan produktivitas operasional, serta mendukung kelancaran rantai logistik nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Kasus tersebut mencuat setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima laporan dari warga melalui pesan langsung (DM) TikTok. Dalam laporan itu, warga mengaku ditawari pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya dengan syarat membayar sejumlah uang.

Eri mengatakan, tarif yang ditawarkan berbeda berdasarkan instansi. Calon anggota Satpol PP disebut diminta membayar Rp25 juta, sedangkan untuk masuk Dinas Perhubungan (Dishub) mencapai Rp50 juta.

“Kalau ingin masuk Satpol PP harus membayar Rp25 juta, sedangkan untuk masuk Dishub Rp50 juta,” kata Eri, Senin (7/9/2026).

Oknum Satpol PP Jalani Klarifikasi
Menindaklanjuti laporan tersebut, Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti memanggil Imam untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi.

Dari hasil pemeriksaan, Imam mengakui pernah menjanjikan pekerjaan kepada seseorang berinisial S pada 2022 dengan imbalan sejumlah uang. Ia juga mengaku telah mengembalikan uang tersebut kepada korban secara bertahap.

Eri menjelaskan, dugaan praktik tersebut tidak dilakukan seorang diri. Imam disebut bekerja sama dengan seorang staf kelurahan. Terhadap staf kelurahan tersebut, Pemkot Surabaya telah menjatuhkan sanksi dan memberhentikannya sejak 2023.

Meski uang telah dikembalikan kepada korban, Eri menegaskan hal itu tidak menghapus pelanggaran yang dilakukan Imam. Pemkot tetap menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap yang bersangkutan.

“Pengembalian uang tidak mengurangi sanksinya. Dia tetap dipecat,” tegas Eri.

Eri Tegaskan Tidak Ada Toleransi Pungli
Eri kembali menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungutan liar, terutama yang berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

Ia meminta seluruh pegawai Pemkot Surabaya, baik PNS, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu maupun tenaga kontrak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Eri, seluruh aparatur pemerintah mendapatkan penghasilan dari masyarakat sehingga wajib memberikan pelayanan secara profesional dan menjaga nama baik institusi.

Ia menekankan bahwa status sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat harus dijaga,” ujarnya.

Eri juga memperingatkan seluruh pegawai agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra Pemkot Surabaya. Pelanggaran berat seperti pungli dipastikan akan berujung pada sanksi tegas, termasuk pemecatan.

Imam Diberhentikan dari Satpol PP
Imam diketahui mulai menjadi anggota Satpol PP Surabaya pada 2019. Namun, pada 2022, ia diduga menyalahgunakan posisinya dengan menjanjikan seseorang dapat diterima bekerja sebagai pegawai Pemkot Surabaya dengan imbalan uang.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Imam kini diberhentikan dari Satpol PP Surabaya. Pemkot Surabaya menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga integritas aparatur dan mencegah praktik jual beli pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

Kegiatan penutupan berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Bangil, Pasuruan, Kamis (3/9/2026). Acara dihadiri Kepala Rutan Kelas IIB Bangil Yanuar Rinaldi beserta jajaran serta Manager TJSL Pelindo Sub Regional Jawa Sulistianingsih bersama tim.

Program Pelita Warna dilaksanakan pada 12 Juni hingga 15 Desember 2025 dengan total investasi mencapai Rp494,73 juta. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian warga binaan melalui berbagai pelatihan dan kegiatan produktif.

Sejumlah pelatihan yang diberikan meliputi teknologi informasi, desain grafis dan fotografi, menjahit dan kerajinan tangan, pertanian dan perikanan, pengolahan sampah organik menggunakan maggot BSF, barista, bakery, tata rias atau MUA, pemilahan sampah anorganik, pembuatan ecobrick, sosialisasi antinarkoba, serta pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk program Kejar Paket C.

Secara keseluruhan, Program Pelita Warna telah melibatkan 415 peserta.

Kepala Rutan Kelas IIB Bangil Yanuar Rinaldi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pelindo yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga menyediakan mentor dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan program.

Menurut Yanuar, dukungan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan pembinaan warga binaan di Rutan Bangil.

Sementara itu, Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan Program Pelita Warna merupakan bentuk komitmen Pelindo dalam menghadirkan program TJSL yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

“Bagi Pelindo, TJSL bukan hanya mengenai pemberian bantuan, tetapi bagaimana program yang dijalankan dapat memberikan bekal dan membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk berkembang dan menjadi lebih mandiri,” ujar Purwanto.

Ia berharap keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat menjadi modal positif setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan dan kembali ke tengah masyarakat.

Purwanto juga menekankan bahwa keberhasilan program TJSL tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari manfaat yang tetap dapat dirasakan setelah program berakhir.

Program Pelita Warna juga menghasilkan berbagai kegiatan produktif, antara lain panen sayuran hidroponik berupa pakcoy, caisim dan kangkung, panen ikan nila, produksi serta penjualan kerajinan, penjualan kopi, panen maggot dan eco-enzyme, pembuatan ecobrick, hingga produksi celana training dan jasa permak.

Manager TJSL Pelindo Sub Regional Jawa Sulistianingsih mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar warga binaan memperoleh pengalaman praktis. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat diterapkan menjadi kegiatan produktif.

Pelindo turut memberikan berbagai sarana pendukung, di antaranya 10 unit komputer, lima unit mesin jahit, dua unit AC, LCD proyektor, kamera, renovasi kolam, fasilitas hidroponik dan aquaponik, kandang maggot, 15.000 ekor bibit ikan nila, serta pakan ikan.

“Kami ingin memastikan bahwa program yang diberikan memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, selain pelatihan, kami mendorong adanya kegiatan produktif seperti budidaya hidroponik, perikanan, pengolahan sampah, kerajinan, hingga kegiatan usaha,” kata Sulistianingsih.

Ia berharap program tersebut dapat membekali warga binaan dengan keterampilan, pengalaman dan kepercayaan diri sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri ketika kembali ke masyarakat.

Rangkaian penutupan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pemutaran video perjalanan Program Pelita Warna serta testimoni warga binaan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan, penyerahan rapor hasil pembelajaran Kejar Paket C kepada warga binaan melalui PKBM Candradimuka dan pemberian cinderamata.

Sebagai bentuk apresiasi, warga binaan juga menyerahkan hasil kerajinan kepada Pelindo atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan program.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan di area belakang Rutan Bangil dengan panen raya hasil budidaya hidroponik dan ikan nila. Selain panen, dilakukan pula penaburan benih ikan nila sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program budidaya perikanan.

Melalui Program Pelita Warna, Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi TJSL melalui kolaborasi yang memberikan manfaat sosial, meningkatkan kapasitas penerima manfaat, serta mendorong terciptanya kemandirian dan keberlanjutan. Bersama bersinergi, membangun kemandirian untuk masa depan yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Freddy ketika menerima audiensi pengurus dan anggota SMSI Lamongan di Gedung DPRD Lamongan, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Freddy membahas perkembangan industri pers di tengah pesatnya transformasi digital. Menurutnya, kemajuan teknologi memang membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut juga diikuti tantangan berupa maraknya informasi yang belum melalui proses verifikasi.

Karena itu, ia menilai perusahaan pers dan wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memenuhi standar jurnalistik.

Freddy menekankan pentingnya mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

"Pers memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, kualitas pemberitaan harus terus dijaga agar masyarakat senantiasa mendapatkan informasi yang benar, objektif, dan berimbang," ujar Freddy usai audiensi.
Media Punya Peran Edukasi dan Kontrol Sosial
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa fungsi media tidak sebatas menyampaikan informasi. Pers memiliki posisi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Freddy, keberadaan organisasi perusahaan media seperti SMSI dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola media siber.

Ia berharap SMSI mampu mendorong perusahaan pers anggotanya memperbaiki tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas produk jurnalistik dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pers.

"Jangan sampai kecepatan mengalahkan akurasi. Media siber harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dan kepentingan publik di atas segalanya," tegasnya.
Kritik Media Dinilai Penting bagi Pemerintahan
Freddy juga menyinggung pentingnya hubungan yang sehat antara lembaga legislatif dan media. Ia menilai kritik dari pers, selama disampaikan berdasarkan data dan fakta, dapat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pemerintahan.

Kritik konstruktif tersebut, lanjutnya, dapat membantu pemerintah daerah maupun DPRD melihat berbagai persoalan dan memperbaiki kebijakan agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua SMSI Lamongan, M. Nur Ali Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan DPRD Lamongan.

Ia memastikan SMSI Lamongan berkomitmen mendampingi perusahaan media siber agar mampu menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional dan akuntabel.

Ali Zulfikar mengatakan perubahan di dunia digital berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat perusahaan pers dituntut tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat dalam menerbitkan berita, tetapi juga memastikan informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.

"SMSI sebagai wadah perusahaan media siber memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong para anggotanya agar meningkatkan standar tata kelola perusahaan media sekaligus menjaga kualitas produk jurnalistik," kata Ali Zulfikar.

Ia menambahkan, derasnya arus informasi melalui media sosial membuat keberadaan media siber yang profesional semakin dibutuhkan. Media pers diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang telah melalui proses verifikasi.

"Media siber harus tampil sebagai rujukan informasi utama yang mengutamakan verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan berpihak pada kepentingan publik," pungkasnya.

Kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilihan perjalanan yang dinilai nyaman dan andal. Peningkatan mobilitas penumpang ini semakin terlihat di tengah kondisi transportasi yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan data angkutan penumpang, pada Senin (7/9/2026), sebanyak 6.707 penumpang dari wilayah Surabaya yang berada di bawah Daop 8 Surabaya melakukan perjalanan menuju Jakarta.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 88 persen dibandingkan Senin (31/8/2026), ketika jumlah penumpang dari wilayah yang sama menuju Jakarta tercatat sebanyak 3.562 orang.

Kenaikan juga terlihat jika dibandingkan dengan jumlah penumpang sehari sebelumnya. Pada Minggu (6/9/2026), tercatat sebanyak 4.669 penumpang melakukan perjalanan dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju Jakarta.

Dengan demikian, jumlah penumpang pada Senin (7/9/2026) meningkat sekitar 44 persen dibandingkan sehari sebelumnya.

Peningkatan volume penumpang tersebut menunjukkan kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat dari wilayah Surabaya dan sekitarnya menuju Jakarta, khususnya dalam kondisi mobilitas yang turut dipengaruhi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat dengan memastikan kesiapan layanan serta kapasitas angkutan kereta api.

“Kami melihat adanya peningkatan kebutuhan perjalanan masyarakat dari wilayah Surabaya menuju Jakarta. Kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi yang dipilih masyarakat dalam situasi saat ini. KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang,” ujar Mahendro.

KAI Daop 8 Surabaya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan layanan kereta api.

Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan andal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah mempercayakan perjalanannya kepada KAI. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melakukan penyesuaian rute maupun kapasitas perjalanan apabila diperlukan,” tambah Mahendro.

Di sisi lain, KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi terkait perjalanan kereta api melalui kanal resmi KAI.

Penumpang juga diminta menjaga kesehatan selama perjalanan. Salah satunya dengan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

KAI memastikan kesiapan layanan akan terus menjadi perhatian untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama di tengah meningkatnya permintaan perjalanan menuju Jakarta.

Fitur tersebut menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi pengemudi maupun penumpang selama perjalanan. Voice Recording dirancang untuk membantu menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi kedua pihak.

Voice Recording bekerja secara otomatis setelah perjalanan dimulai. Dengan demikian, pengemudi maupun penumpang tidak perlu melakukan pengaturan tambahan secara manual untuk mengaktifkan fitur tersebut.

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pengalaman mobilitas yang ingin diberikan perusahaan kepada penggunanya.

“Bagi kami, keamanan merupakan bagian penting dari pengalaman mobilitas yang ingin kami hadirkan. Melalui Voice Recording, kami ingin memberikan lapisan perlindungan tambahan yang sederhana dan mudah digunakan, baik bagi pengemudi maupun penumpang,” ujar Rio.

Menurutnya, kehadiran fitur tersebut diharapkan dapat membuat perjalanan terasa lebih nyaman sekaligus memperkuat kepercayaan antara pengemudi dan penumpang dalam ekosistem inDrive.

Cara kerja Voice Recording dibuat sederhana. Begitu perjalanan dimulai, fitur akan aktif secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya inDrive agar fitur keamanan dapat terintegrasi dengan pengalaman perjalanan tanpa menambah kerumitan bagi pengguna.

Kehadiran Voice Recording juga menunjukkan upaya inDrive memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Keamanan, menurut perusahaan, tidak hanya berkaitan dengan memastikan penumpang dan pengemudi sampai di tujuan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan terlindungi selama perjalanan berlangsung.

Selain mengembangkan fitur berbasis teknologi, inDrive juga terus menjalankan berbagai pendekatan keselamatan yang melibatkan komunitas pengemudi dan penumpang.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun ekosistem mobilitas yang lebih aman, nyaman, dan dilandasi kepercayaan.

Dengan Voice Recording yang kini telah tersedia di seluruh kota operasional inDrive di Indonesia, pengemudi dan penumpang mendapatkan tambahan dukungan keamanan dalam setiap perjalanan.

Bagi inDrive, perjalanan yang baik bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga memastikan pengemudi dan penumpang merasa aman dan nyaman sejak perjalanan dimulai hingga selesai.

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sekaligus untuk mengantisipasi kebutuhan mobilitas masyarakat dari Jawa Timur menuju Jakarta.

KA tambahan yang dioperasikan yakni KA Gajayana relasi Malang–Gambir. Kereta ini diberangkatkan dari Stasiun Malang pada pukul 20.15 WIB, sehingga masyarakat dari Malang dan sekitarnya memiliki alternatif perjalanan tambahan menuju Jakarta.

Selain menambah perjalanan, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas dua kereta api yang berangkat dari Stasiun Surabaya Pasarturi, yakni KA Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir dan KA Gumarang relasi Surabaya Pasarturi–Pasarsenen.

Pada KA Anggrek, kapasitas ditambah dengan satu kereta kelas eksekutif. Dengan penambahan tersebut, jumlah rangkaian kelas eksekutif meningkat dari sebelumnya delapan menjadi sembilan kereta.

Sementara itu, KA Gumarang mendapat tambahan dua kereta kelas ekonomi New Generation. Kapasitas kelas ekonomi New Generation pada perjalanan tersebut meningkat dari lima menjadi tujuh kereta.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan penambahan perjalanan dan kapasitas tersebut merupakan bentuk respons KAI terhadap kondisi di lapangan sekaligus upaya menyesuaikan kapasitas angkutan dengan kebutuhan pelanggan.

“Kami melakukan penyesuaian ini sebagai bentuk respons terhadap kondisi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, dengan menambah satu perjalanan kereta dari Malang maupun meningkatkan kapasitas dua perjalanan kereta dari Surabaya Pasarturi,” kata Mahendro.

Dengan penyesuaian tersebut, masyarakat memiliki lebih banyak alternatif untuk melakukan perjalanan dari Jawa Timur menuju Jakarta. KAI berharap tambahan kapasitas dan perjalanan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di tengah kondisi yang terjadi.

Mahendro menambahkan, KAI terus memantau perkembangan situasi dan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Pemantauan dilakukan untuk memastikan operasional perjalanan kereta api dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kondisi.

KAI Daop 8 Surabaya juga mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan kondisi lingkungan selama perjalanan. Penggunaan masker disarankan sebagai langkah pencegahan apabila terdapat pengaruh debu atau abu vulkanik akibat aktivitas erupsi.

“Keselamatan selalu menjadi prioritas utama KAI dalam setiap perjalanan maupun penyesuaian operasional yang dilakukan,” tambah Mahendro.

KAI mengajak masyarakat melakukan pemesanan tiket dan memantau informasi perjalanan melalui kanal resmi KAI. Penumpang juga diimbau datang lebih awal ke stasiun untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses pemeriksaan hingga keberangkatan.

Melalui penambahan KA Gajayana serta peningkatan kapasitas KA Anggrek dan KA Gumarang, KAI Daop 8 Surabaya berupaya memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api dari Jawa Timur yang hendak menuju Jakarta.

Wisuda tersebut dihadiri para orang tua dan keluarga lulusan, jajaran dosen dan pimpinan Universitas Dr. Soetomo, Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) selaku badan hukum penyelenggara Unitomo, serta sejumlah undangan dari instansi pemerintah, dunia usaha dan industri yang selama ini menjadi mitra perguruan tinggi tersebut.

Sebanyak 1.059 lulusan yang diwisuda berasal dari delapan fakultas dengan berbagai jenjang pendidikan.

Dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), lulusan terdiri atas S1 Administrasi Bisnis sebanyak 19 orang, S1 Administrasi Publik 69 orang, dan S2 Magister Ilmu Administrasi 75 orang.

Kemudian Fakultas Teknologi Pangan dan Perikanan (FTPP) meluluskan 21 orang dari S1 Teknologi Pangan, 22 orang S1 Budidaya Perairan, 25 orang S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, serta lima orang S1 Agrobisnis Perikanan.

Sementara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra (FIPS) mewisuda sembilan lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, delapan orang S1 Pendidikan Matematika, enam orang S1 Sastra Inggris, dan 13 orang S1 Sastra Jepang. Selain itu, terdapat 10 lulusan S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan 95 lulusan S2 Magister Teknologi Pendidikan.

Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), lulusan terdiri atas 14 orang S1 Ekonomi Pembangunan, 86 orang S1 Manajemen, 42 orang S1 Akuntansi, 50 orang S2 Magister Manajemen, serta 13 orang S3 Doktor Manajemen.

Fakultas Teknik (FT) meluluskan 28 orang S1 Teknik Sipil, 26 orang S1 Teknik Informatika, dan 13 orang S1 Teknik Geomatika.

Selanjutnya, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) meluluskan 47 orang S1 Ilmu Komunikasi dan 21 orang S2 Magister Ilmu Komunikasi.

Fakultas Hukum (FH) menjadi salah satu penyumbang lulusan terbanyak, yakni 201 orang dari S1 Ilmu Hukum dan 102 orang dari S2 Magister Ilmu Hukum.

Sedangkan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) mewisuda 24 orang S1 Kebidanan dan 15 orang dari program D3 Teknologi Bank Darah.

Rektor: Jangan Berhenti Belajar
Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah yang akrab disapa Iyat menekankan bahwa ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.

Karena itu, ia mendorong para wisudawan untuk tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar akademik.

“Ilmu di kampus hanyalah sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan untuk eksis di masyarakat. Teruslah belajar selama hayat dikandung badan. Bagi lulusan S1 silakan lanjut S2, dan yang S2 lanjut ke S3. Di Unitomo sudah tersedia, jadi tidak perlu jauh-jauh,” ujar Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara tersebut.
Menurut Siti, pendidikan lanjutan menjadi salah satu cara bagi alumni untuk meningkatkan kapasitas dan menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.

Lulusan Diminta Tak Hanya Jadi Pencari Kerja
Pesan serupa disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM. Ia mengapresiasi komitmen Unitomo dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dyah juga mengingatkan para lulusan agar tidak membatasi diri hanya dengan mencari pekerjaan.

“Jangan batasi diri hanya mencari kerja. Saya berharap lulusan ini mampu mencetak lapangan kerja baru, apalagi sekarang didukung kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat,” katanya.
Menurut dia, perkembangan teknologi memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk menjadi inovator, entrepreneur, sekaligus pencipta lapangan kerja.

Perguruan Tinggi Dituntut Terus Berinovasi
Apresiasi terhadap Unitomo juga disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek RI, Prof. Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD, yang turut hadir dalam acara wisuda.

Ia menekankan pentingnya perguruan tinggi menjaga standar mutu sekaligus terus berinovasi agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di tengah kompetisi global.

“Perguruan tinggi harus terus berinovasi dalam memperkuat kelembagaan agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kami mengapresiasi Unitomo yang tetap konsisten menjaga mutu pendidikan tinggi sehingga lulusannya siap berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional di era transformasi digital ini,” tegasnya.

Bonus Demografi Jadi Peluang Sekaligus Tantangan
Siti Marwiyah juga mengingatkan bahwa para lulusan Unitomo tahun ini berada dalam momentum penting bonus demografi Indonesia.

Mengacu pada data BPS 2025, jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai sekitar 199 juta jiwa. Kondisi tersebut, kata Siti, merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia, tetapi sekaligus dapat menjadi ancaman apabila tidak dikelola secara tepat.

Terlebih, sejumlah negara mulai menghadapi fenomena aging population atau penuaan penduduk.

“Jika bonus demografi adalah peluang bangsa, maka Unitomo adalah salah satu ibu yang melahirkan masa depan itu. Bangsa ini membutuhkan orang yang pintar menggunakan peluang dan berani mengambil risiko,” tegasnya.

Target Lulusan Terserap Kerja Kurang dari Sebulan
Untuk memastikan lulusan memiliki daya saing di dunia kerja, Unitomo terus memperkuat berbagai program peningkatan kompetensi mahasiswa.

Saat ini Unitomo memiliki sekitar 7.000 mahasiswa aktif dengan tren pertumbuhan positif di tengah kondisi penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang mengalami tekanan.

Kampus juga memperkuat kompetensi mahasiswa melalui sertifikasi profesi serta melakukan sinkronisasi kurikulum dengan sejumlah isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan transformasi ekonomi.

Berdasarkan data Pusat Karier dan Tracer Study (PKTS) Unitomo, sebanyak 87 persen lulusan berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Bahkan, sekitar 250 calon wisudawan saat ini tengah mengikuti proses rekrutmen pada dua perusahaan mitra besar Unitomo.

Atas dukungan terhadap penyerapan lulusan, Rektor Unitomo menyampaikan apresiasi kepada Ir. Ramu Surachman, Direktur Utama PT BAP, dan Gunawan, pemilik PT Aspindo Mutual.

Namun, capaian tersebut belum membuat Unitomo berpuas diri. Siti menargetkan mayoritas lulusan Unitomo dapat terserap ke dunia kerja dalam waktu yang lebih singkat.

“Target kami, mayoritas lulusan Unitomo harus terserap kerja dalam waktu kurang dari satu bulan. Ini adalah komitmen institusi kami,” imbuhnya.

Sejumlah Tokoh Turut Menjadi Wisudawan
Wisuda Unitomo kali ini juga diwarnai kehadiran sejumlah tokoh yang turut menjadi bagian dari para lulusan.

Di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Dr. Eric Hermawan, Ketua dan anggota DPRD Kaimana, sejumlah perwira TNI/Polri dari Fakultas Hukum, serta para tenaga ahli DPR RI yang menempuh pendidikan di Magister Ilmu Administrasi.

Selain itu, terdapat pula sejumlah birokrat dan profesional yang mengikuti prosesi wisuda.

Menariknya, salah satu lulusan juga merupakan Guru Besar Bahasa Indonesia yang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Unitomo.

Momentum wisuda tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya satu tahap perjalanan akademik para lulusan. Selanjutnya, mereka diharapkan mampu membawa ilmu dan kompetensi yang diperoleh di Unitomo untuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat, dunia usaha, pemerintahan, maupun pembangunan nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Tambaksari tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komunikasi dan soliditas kader hingga tingkat ranting dan anak ranting.

Sejumlah pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya, jajaran PAC, ranting, anak ranting, kader, serta simpatisan Pemuda Pancasila se-Kecamatan Tambaksari turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pertemuan itu juga menjadi momentum perkenalan Ketua Organisasi dan Kaderisasi (OK) MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya yang baru, Rudik Setiawan.

Dalam sambutannya, Rudik memperkenalkan diri kepada jajaran kader sekaligus menyampaikan sejumlah arah program kerja Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Ia mengatakan, kegiatan Ngopi Bareng akan menjadi salah satu program prioritas MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya.

Menurutnya, forum tersebut dinilai efektif untuk membangun komunikasi antarkader, mempererat hubungan kekeluargaan, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dari tingkat cabang hingga basis.

“Di tengah maraknya berbagai isu yang membuat masyarakat resah, bahkan seolah-olah menggiring opini akan terjadi kerusuhan di Kota Pahlawan, kader Pemuda Pancasila harus hadir sebagai penyejuk. Kami siap berada di garda terdepan untuk bersama pemerintah menjaga Surabaya tetap aman, damai, dan kondusif,” tegas Rudik.

Ia menambahkan, keberadaan Pemuda Pancasila di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui kegiatan positif dan kontribusi nyata. Menurutnya, semangat pengabdian organisasi tidak semata-mata bergantung pada dukungan pemerintah.

Rudik menegaskan, Pemuda Pancasila selama ini menjalankan roda organisasi secara mandiri dengan mengandalkan semangat gotong royong para kader, simpatisan, koperasi, hingga berbagai usaha yang dikelola organisasi.

“Pemuda Pancasila tidak pernah menerima anggaran hibah dalam menjalankan roda organisasi. Seluruh kegiatan kami dibiayai dari sumbangan kader, simpatisan, koperasi, usaha jasa pengamanan, serta dukungan para pengusaha yang merupakan bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila. Karena itu, pengabdian kami benar-benar lahir dari semangat kebersamaan,” ujarnya.

Konsolidasi Kader Jadi Prioritas
Sementara itu, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tambaksari, Sueb Rizal, mengatakan kegiatan Ngopi Bareng sengaja digelar sebagai ruang komunikasi dan konsolidasi seluruh jajaran organisasi di wilayah Tambaksari.

Ia menilai, konsolidasi secara rutin penting dilakukan mengingat Tambaksari merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah kader cukup besar.

“Tambaksari merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kader yang besar. Karena itu, konsolidasi harus terus dilakukan agar seluruh ranting memiliki visi yang sama, menjaga disiplin organisasi, meningkatkan kepedulian sosial, dan siap membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan,” kata Rizal.

Rizal berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin. Dengan komunikasi yang terjaga, koordinasi antara MPC, PAC, ranting, anak ranting, hingga kader di tingkat basis diharapkan semakin solid.

Menurutnya, kekompakan tersebut menjadi modal penting agar setiap program organisasi dapat dijalankan secara efektif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Surabaya.

“Melalui pertemuan rutin seperti Ngopi Bareng, hubungan antara pengurus MPC, PAC, hingga kader di tingkat basis akan semakin erat. Dengan begitu, setiap program organisasi bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tradisi brayakan dalam kegiatan tersebut diwujudkan melalui pembagian berbagai barang kebutuhan kepada para peserta. Sebanyak 2.233 barang, mulai dari perlengkapan rumah tangga, makanan ringan hingga sabun, disiapkan untuk dibagikan.

Kegiatan itu tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertahankan kearifan lokal sekaligus menumbuhkan semangat berbagi, kepedulian, dan gotong royong di tengah masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak berhenti pada kegiatan bersholawat. Menurutnya, nilai utama dari peringatan tersebut adalah bagaimana masyarakat mampu menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya menerapkan sikap jujur, peduli terhadap sesama, menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, serta berani memperbaiki hal-hal yang dinilai tidak sesuai.

“Kalau kita ingin mendapatkan cinta Rasulullah, tidak cukup hanya banyak bersholawat. Kita juga harus berusaha meneladani akhlak beliau, menjaga persaudaraan, menyayangi sesama, dan memberikan manfaat bagi orang lain,” ujar Eri.

Eri Cahyadi Dorong PKK Jadi Penggerak Pembangunan
Eri menyebut nilai kebersamaan dan kepedulian tersebut selama ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat Surabaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan kota tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

“Surabaya tidak mungkin menjadi kuat kalau hanya dibangun oleh pemerintah. Surabaya menjadi kuat karena masyarakatnya saling membantu, saling menjaga, dan saling peduli,” katanya.

Karena itu, Eri mendorong kader PKK agar semakin aktif menjadi penggerak pembangunan di lingkungan masing-masing. Kedekatan kader dengan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk membantu pemerintah mengetahui kondisi warga secara langsung.

Kader PKK juga diharapkan dapat membantu memastikan berbagai program pemerintah menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam penanganan persoalan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Peran tersebut, lanjut Eri, juga berkaitan dengan penguatan Kampung Pancasila. Para kader diminta mengenali kondisi warga di lingkungannya dan turut memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perhatian maupun bantuan melalui program pemerintah.

“PKK harus menjadi ujung tombak untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang keliru, dan mana yang masih kurang. Kita harus bersama-sama memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ajak Warga Perkuat Infak dan Sedekah
Dalam kesempatan tersebut, Eri juga mengajak masyarakat meningkatkan budaya infak dan sedekah. Ia mengingatkan bahwa berbagi tidak harus dilakukan dalam jumlah besar karena setiap orang dapat menyesuaikannya dengan kemampuan masing-masing.

Menurutnya, hal terpenting dalam bersedekah adalah keikhlasan dan niat untuk membantu sesama, bukan membandingkan nilai pemberian antara satu orang dengan lainnya.

“Sedekah tidak perlu dilihat dari nilainya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting ikhlas. Jangan sampai ada yang membandingkan besar kecilnya pemberian,” tuturnya.

Eri berharap potensi zakat, infak, dan sedekah di Surabaya dapat dikelola secara lebih optimal dan terintegrasi. Dana yang terkumpul, menurutnya, dapat menjadi salah satu kekuatan sosial untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.

“Sehingga zakat yang terkumpul di Surabaya harus diprioritaskan untuk membantu warga Surabaya,” ujarnya.

Warga Diminta Ikut Menjaga Pelayanan Publik
Selain mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial, Eri juga meminta warga ikut menjaga berbagai pelayanan publik. Salah satunya dengan mendukung penerapan pembayaran parkir secara digital dan tertib.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan parkir yang dikelola secara resmi akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

“Uang dari parkir yang masuk ke pemerintah digunakan kembali untuk masyarakat, seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan berbagai kebutuhan pembangunan,” jelasnya.

Eri juga mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap pasif ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Menurutnya, keberanian untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu bentuk nyata dalam meneladani Rasulullah SAW.

“Warga Surabaya jangan diam ketika ada yang tidak benar. Kalau ada yang tidak tepat, mari dibenarkan. Inilah semangat Maulid Nabi, bagaimana kita meneladani Rasulullah untuk berbuat baik dan memperbaiki sesuatu yang belum benar,” katanya.

Rini Indriyani: Brayakan Jadi Simbol Semangat Berbagi
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan kegiatan Maulid Nabi tahun ini menjadi pengingat bahwa aktivitas PKK tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, tetapi juga perlu memperkuat nilai spiritual dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurut Rini, kegiatan Maulid Nabi bersama TP PKK Surabaya tahun ini merupakan penyelenggaraan untuk keempat kalinya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan cakupan peserta yang semakin luas, termasuk melibatkan lebih banyak kader PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Tradisi brayakan, lanjut Rini, menjadi salah satu bentuk sederhana untuk menumbuhkan semangat berbagi dalam suasana peringatan Maulid Nabi.

Tahun ini, sebanyak 2.233 barang disiapkan untuk dibagikan kepada peserta. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah peserta yang hadir.

“Yang kita bagikan mungkin sederhana, tetapi semangat berbagi dan kebersamaannya yang ingin kita jaga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi semuanya,” ujar Rini.

Rini turut memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan yang selama ini ikut mendukung berbagai program Pemerintah Kota Surabaya.

Ia menegaskan, PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meneruskan berbagai program hingga ke tingkat masyarakat.

“PKK adalah mitra pemerintah. Apa yang menjadi program pemerintah kami dukung dan kami teruskan sampai ke masyarakat. Semua ini tentu tidak bisa berjalan tanpa dukungan seluruh pengurus PKK,” katanya.

Rini kemudian mengajak seluruh kader untuk mempertahankan kebersamaan serta menjalankan setiap bentuk pengabdian dengan ketulusan dan keikhlasan.

“Saya yakin ketulusan dan keikhlasan seorang perempuan akan membawa dampak luar biasa bagi keluarga maupun negara. Mari terus menjadi versi terbaik dari diri kita, menjadi ibu yang luar biasa, kebanggaan anak-anak, dan panutan bagi lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Pesan tersebut mengemuka dalam Kauseri Agama Terpusat jajaran Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) yang dilaksanakan oleh Kodaeral IX sebagai tuan rumah dan diikuti secara virtual oleh personel Koarmada I, Koarmada II, Koarmada III serta Kodaeral I hingga Kodaeral XIV. Kegiatan berlangsung di Masjid Nurul Iman, Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Kamis (3/9/2026).

Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., membuka kegiatan tersebut didampingi para Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX, serta diikuti prajurit dan ASN Kodaeral IX.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodaeral IX menyampaikan bahwa Kauseri Agama merupakan bagian dari pembinaan mental, rohani, dan spiritual yang dilaksanakan secara rutin sebagai upaya memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

“Kauseri agama menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan sekaligus membentuk karakter personel agar senantiasa memiliki landasan moral dan spiritual dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Untaian hikmah bagi umat Islam disampaikan Ustadz Dr. Nursaid, S.Ag., M.Ag., Dosen UIN Abdul Muthalib Ambon, dengan mengangkat tema “Keteladanan Akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai Landasan Prestasi dan Dedikasi dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Satuan.”

Ustadz Nursaid menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak semata-mata menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, akhlak Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang harus dimiliki seorang prajurit dalam melaksanakan tugas.

“Meneladani Rasulullah bukan hanya dengan mengenang perjuangannya, tetapi dengan menghadirkan akhlaknya dalam setiap langkah pengabdian,” pesannya.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, tetapi diwujudkan melalui sikap dan perilaku nyata dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, prajurit tidak hanya dituntut memiliki profesionalisme dan kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga integritas, keteguhan moral, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh prajurit dan keluarga besar TNI AL diharapkan semakin mampu menjadikan akhlak mulia sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan, sehingga mampu memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Pembinaan Rohani bagi Prajurit Nasrani
Sementara itu, pembinaan rohani bagi personel beragama Nasrani dilaksanakan secara terpusat di Gereja Mahanaim Kodaeral IX dengan mengusung tema “Orang Benar Akan Masuk ke Dalam Hidup yang Kekal.”

Ibadah Bina Kauseri tersebut dipimpin oleh Pelayan Firman Pdt. V.J. Nikijuluw, R., dengan pembacaan Alkitab yang diambil dari Matius 25:1-46.

Dalam renungannya, Pdt. V.J. Nikijuluw mengajak seluruh jemaat untuk menjalani kehidupan yang senantiasa bersumber dan berorientasi kepada Tuhan, dengan menjaga ketaatan, kejujuran, serta kekudusan hidup. Pesan tersebut sejalan dengan firman Tuhan sebagaimana tertuang dalam Roma 12:2.

Rangkaian ibadah yang diawali dengan votum, pengakuan dosa, berita anugerah, pengakuan iman, persembahan syukur, hingga doa syafaat berlangsung dengan khidmat dan penuh kedamaian.

Kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan sekaligus penguatan iman bagi prajurit dan ASN Nasrani Kodaeral IX, agar nilai-nilai keimanan dapat terus diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas dan pengabdian.

Melalui pembinaan rohani lintas agama ini, Kodaeral IX terus mendorong terwujudnya prajurit dan ASN yang tidak hanya profesional dalam melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan landasan moral yang kuat sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. (@Dispen Kodaeral IX).

Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II/P-22 tersebut berlangsung di Kantor Kejari Surabaya, Kamis (3/9/2026). AF diketahui merupakan Direktur PT TSP yang terseret perkara penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS).

Dalam perkara tersebut, AF melalui PT TSP diduga sengaja menggunakan Faktur Pajak TBTS untuk kemudian dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Penggunaan faktur tersebut dilakukan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang Januari hingga Desember 2018.

Faktur Pajak yang digunakan tidak didukung transaksi sebagaimana yang sebenarnya terjadi. Pengkreditan faktur tersebut diduga dimanfaatkan untuk menekan keuntungan perusahaan dalam laporan perpajakannya, bahkan dapat membuat perusahaan mencatatkan kerugian.

Hasil pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Timur I menunjukkan adanya dampak terhadap penerimaan negara. Perbuatan tersebut ditaksir menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekitar Rp614 juta.

Perkara ini ditangani melalui koordinasi sejumlah aparat penegak hukum. PPNS Kanwil DJP Jawa Timur I bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta mendapat pengawasan dari Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Koordinasi tersebut dilakukan sejak proses awal penanganan perkara hingga penyidikan selesai. Setiap tahapan ditempuh dengan memperhatikan kelengkapan unsur formil dan materiil sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah menjalani proses penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas, perkara tersebut akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan status tersebut, proses hukum kemudian berlanjut ke tahap penuntutan melalui penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Max, penyelesaian kasus ini merupakan hasil kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan.

“Penanganan perkara ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum perpajakan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Max.

Ia menegaskan bahwa penggunaan maupun penerbitan Faktur Pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya merupakan pelanggaran serius. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perpajakan, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi para pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan dengan menggunakan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya,” tegasnya.

DJP Jawa Timur I memastikan penanganan terhadap pelanggaran perpajakan akan terus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum juga akan terus dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek pencegahan sekaligus mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Di sisi lain, penegakan hukum perpajakan menjadi bagian dari upaya menjaga penerimaan negara agar dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Perayaan HPN tahun ini turut dihadiri Regional CEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra bersama sejumlah pimpinan cabang BRI. Hadir pula Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y.S., Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti, Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Agung Yulianta, serta EVP Institutional Business 1 Group BRI Mochamad Choliq.

Reza Syahrizal Setiaputra, bersama sejumlah pimpinan cabang BRI serta jajaran manajemen hadir di sejumlah titik layanan untuk melihat secara langsung dan menyapa para nasabah setia yang sedang menikmati berbagai layanan BRI.

Kegiatan tersebut diisi dengan interaksi langsung bersama nasabah, mulai dari berbincang mengenai pengalaman layanan hingga menyampaikan apresiasi melalui pemberian berbagai bingkisan.

Regional CEO BRI Region 12 Surabaya, Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan HPN menjadi momentum sangat penting bagi manajemen untuk melihat langsung kebutuhan nasabah sekaligus memperkuat hubungan yang telah terbangun baik selama ini.

“Bagi kami, Hari Pelanggan Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momen untuk hadir lebih dekat dengan nasabah, mendengarkan kebutuhan dan masukan, sekaligus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada BRI,” ujar Reza, Jumat (4/9).

Menurut dia, pertemuan langsung dengan nasabah memberikan masukan penting bagi BRI dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sapaan, perhatian, dan kesediaan mendengarkan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman perbankan yang lebih baik.

“Bagi BRI memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah adalah prioritas utama. Sebab para nasabah telah memberikan kepercayaan pada BRI untuk pengelolaan keuangan baik melalui tabungan seperti Simpedes, Britama, Britama Valas, Deposito maupun lainnya,” tambah dia.

Di Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 ini, pihaknya memberikan kado Istimewa buat para nasabah. Tidak sekedar menyapa, jajaran manajemen BRI Region 12 Surabaya juga memberikan aneka gift kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada BRI.

Bagi BRI Region 12 Surabaya, peningkatan pelayanan dan apresiasi kepada para nasabah menjadi sangat penting terutama disaat merayakan HPN 2026. Sebab kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun merupakan bagian penting dari perjalanan BRI dalam melayani masyarakat.

Sebab itu, menurut Reza, kedekatan dengan nasabah akan terus dibangun tidak hanya pada momentum Hari Pelanggan Nasional, tetapi menjadi bagian dari keseharian insan BRI dalam memberikan pelayanan.

“Kami berharap setiap nasabah BRI bisa merasakan bahwa mereka bukan sekadar menikmati pelayanan yang prima, tetapi merupakan bagian dari keluarga besar BRI. Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang mudah, cepat, aman, dan nyaman,” ungkapnya..

Reza menambahkan, peran BRI dalam dunia usaha juga sudah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha terutama UMKM. BRI tidak hanya memberikan pelayanan perbankan, namun juga memberikan pendampingan dan pembinaan usaha sehingga banyak UMKM yang terbantu dan bisa berkembang dan naik level. Bahkan banyak yang sukses produknya menembus pasa ekspor.

Melalui semangat Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Region 12 Surabaya berkomitmen untuk terus menempatkan nasabah sebagai bagian penting dalam setiap langkah transformasi dan peningkatan kualitas layanan.

“Kehadiran manajemen secara langsung di tengah nasabah menjadi penting. Sebab membangun hubungan yang kuat dengan nasabah dimulai dari kemauan untuk hadir, mendengar, dan melayani dengan tulus,” tutup Reza.

Mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi meluas ke ruas jalan utama, Pelindo Tanjung Wangi mengambil langkah cepat dengan mengaktifkan kembali sejumlah area penyangga dan kantong parkir. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai lokasi tunggu sementara bagi truk sebelum melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan.

Kendaraan yang hendak menuju Pelabuhan Tanjung Wangi, baik yang sudah mengantongi tiket maupun belum, dapat diarahkan untuk menunggu di area yang telah disediakan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah penumpukan kendaraan di badan jalan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

General Manager Pelindo Tanjung Wangi, Eko Budyasmoro, mengatakan pembukaan buffer area merupakan langkah insidentil yang dilakukan Pelindo sebagai bagian dari upaya bersama menangani kepadatan lalu lintas.

Menurut Eko, langkah tersebut juga dilakukan menindaklanjuti arahan Kementerian Perhubungan untuk membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan kepadatan kendaraan menuju kawasan pelabuhan.

“Kami membuka kembali kantong parkir dan buffer area yang kami miliki sebagai bagian dari upaya bersama untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di akses menuju pelabuhan. Kendaraan yang akan menuju pelabuhan dapat diarahkan untuk menunggu sementara di area yang telah disiapkan sehingga tidak seluruhnya menumpuk di badan jalan,” ujar Eko.

Pelindo Tanjung Wangi saat ini memiliki dua fasilitas yang dapat difungsikan sebagai kantong parkir dan buffer area. Salah satunya adalah RTK dengan luas sekitar 7.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 95 unit truk golongan V.

Selain itu, tersedia buffer area seluas 24.898 meter persegi dengan kapasitas mencapai 313 unit truk golongan V hingga VII.

Eko menegaskan, penggunaan fasilitas tersebut bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan kendaraan di lapangan.

“Pemanfaatan area ini sifatnya insidentil dan akan kami sesuaikan dengan kondisi kepadatan di lapangan. Harapannya, keberadaan buffer area ini dapat memberikan ruang bagi kendaraan untuk menunggu sehingga kepadatan di ruas jalan utama dapat diminimalkan,” katanya.

Di sisi lain, Pelindo Tanjung Wangi juga melakukan koordinasi dengan perusahaan pelayaran untuk mendorong percepatan waktu operasional kapal selama berada di kawasan pelabuhan.

Pelindo turut meminta agen pelayaran melakukan evaluasi terhadap sistem penjualan dan pendistribusian tiket kapal. Evaluasi tersebut mencakup ketepatan jadwal keberangkatan hingga kesiapan armada dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi potensi penumpukan di akses menuju kawasan pelabuhan.