SURABAYA, KABARHIT.COM - Keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih menjadi salah satu tantangan bagi Perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam menjalankan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, mengungkapkan beban wilayah binaan sejumlah PKB di kabupaten/kota masih cukup tinggi. Di Kabupaten Sumenep, misalnya, satu penyuluh rata-rata menangani hingga 17 desa atau kelurahan. Sementara di Bojonegoro, satu PKB membina sekitar 14 desa atau kelurahan.
Kondisi tersebut semakin berat karena masih ada enam kecamatan di Sumenep yang belum memiliki pengampu atau penyuluh KB.
“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” ujar Shodiqin dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya.
Menurut Shodiqin, kondisi di wilayah perkotaan seperti Surabaya memiliki karakteristik berbeda. Seorang PKB bisa membawahi satu hingga dua kecamatan sehingga pengukuran beban kerja tidak cukup hanya berdasarkan jumlah desa atau kelurahan.
Puluhan Ribu TPK Bantu PKB
Di tengah keterbatasan tenaga, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur mengoptimalkan peran kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini, jumlah TPK di Jawa Timur mencapai sekitar 93.000 orang.
Puluhan ribu TPK tersebut menjadi kekuatan penting untuk membantu PKB melakukan pendampingan keluarga sekaligus mencapai target program di lapangan.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, mengatakan pengelolaan kinerja PKB kini juga mulai diarahkan pada perubahan orientasi.
PKB tidak lagi cukup hanya mengejar capaian administratif maupun jumlah kegiatan. Kinerja harus diukur berdasarkan hasil atau outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” kata Budi. Senin, (14/9/2026)
Ia menekankan, pekerjaan PKB harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas keluarga dan penyiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah keluarga yang didampingi atau kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, tetapi juga perubahan kondisi keluarga di wilayah binaan.
Persoalan stunting, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga kualitas keluarga harus menjadi bagian dari indikator kinerja.
Pelayanan Kontrasepsi Tetap Penting
Budi juga menegaskan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) yang berada di kisaran 2,13 bukan berarti pelayanan kontrasepsi sudah tidak diperlukan.
Pelayanan kontrasepsi tetap dibutuhkan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap hak reproduksi serta dapat merencanakan kehamilan sesuai kondisi keluarga.
PKB Kota Surabaya, Nismawati, dalam sesi interaktif menjelaskan bahwa kontrasepsi tetap diperlukan oleh pasangan usia subur. Pelayanan juga penting untuk menjaga keberlangsungan peserta KB agar tidak terjadi drop out.
Program KB, menurutnya, tidak semata-mata berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga memastikan keluarga dapat merencanakan kehamilan secara aman dan bertanggung jawab.
Pendampingan Dimulai dari Calon Pengantin
Transformasi program juga diarahkan pada pembangunan ekosistem pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Pendampingan tidak menunggu anak lahir, tetapi dimulai sejak calon pengantin.
Calon pengantin perlu memperoleh edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pendampingan kemudian dilanjutkan pada masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.
Kolaborasi PKB dan TPK dengan Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa atau kelurahan serta KUA menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendampingan keluarga yang terpadu.
“Pendampingan keluarga harus dimulai dari calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, menyusui, baduta, balita dan seterusnya sampai lansia,” jelas Budi.
AI Mulai Didorong untuk Tingkatkan Kinerja
Selain memperkuat pendampingan keluarga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian.
Pegawai diminta tidak menjadikan usia maupun masa kerja sebagai alasan untuk berhenti belajar. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan.
Sejumlah teknologi seperti ChatGPT, Gemini dan NotebookLM disebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama.
Namun, penggunaan AI tetap harus dilakukan secara hati-hati, terutama berkaitan dengan keamanan data dan risiko pemanfaatan teknologi dalam perang siber.
Budi juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja ASN ke depan akan semakin objektif dan terintegrasi. Salah satunya melalui pendekatan penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan hingga masyarakat.
Prinsip meritokrasi juga akan diperkuat. Pegawai dengan kinerja terbaik akan memperoleh kesempatan lebih besar dalam pengembangan karier, penghargaan maupun promosi.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.
Realisasi Anggaran BKKBN Jatim Capai 91,65 Persen
Sementara itu, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur melaporkan realisasi anggaran APBN 2026 hingga 14 September mencapai 91,65 persen dari total pagu sekitar Rp293,644 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar 83,50 persen, belanja barang 92,28 persen, dan belanja modal 99,18 persen.
Shodiqin mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesiapan Jawa Timur dalam mengoptimalkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program.
“Masih bulan September sudah realisasi 91,65 persen. Kalau memang ada dukungan anggaran lagi, kami siap melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur,” ujarnya.
Selain APBN, sejumlah kegiatan di kabupaten/kota juga mendapatkan dukungan APBD. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Jawa Timur memiliki pagu sekitar Rp209,285 miliar dengan realisasi rata-rata sekitar 40,21 persen.
Kabupaten Bangkalan juga disebut menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang mencatat capaian tinggi secara nasional dalam Rakor sebelumnya.
Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur berharap dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan SDM dan anggaran dapat terus diperkuat. Dengan demikian, keterbatasan PKB di sejumlah wilayah tidak menjadi hambatan dalam memastikan program pembangunan keluarga berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut diharapkan membuat kinerja PKB tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
Editor : Tri Karyono
