SURABAYA, KABARHIT.COM – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya tersebut dimulai sekitar pukul 14.33 WIB dan dipimpin Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri.
Dalam pembukaan rapat, Syaifuddin menyampaikan bahwa sidang paripurna tersebut terbuka untuk umum. Rapat turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, Sekretaris Kota, jajaran asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, awak media, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat Banggar, juru bicara Badan Anggaran DPRD Surabaya Johari Mustawan memaparkan sejumlah perubahan proyeksi keuangan daerah dalam RAPBD-P 2026.
Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai Rp11.013.002.567.661. Angka tersebut meningkat sebesar Rp114.089.158.264 dibandingkan APBD Kota Surabaya 2026 sebelumnya.
Proyeksi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer sebesar Rp2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700. Salah satu komponennya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebesar Rp516.826.485.745.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain mencakup sisa anggaran dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain SiLPA, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1.367.032.124.955 yang diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, total kapasitas fiskal atau ketersediaan pendapatan dalam rancangan perubahan APBD Kota Surabaya 2026 mencapai Rp12.896.861.178.361.
Meski memiliki kapasitas fiskal yang cukup besar, Banggar menekankan bahwa seluruh anggaran tidak serta-merta dapat dibelanjakan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan riil masyarakat.
Setiap rupiah dalam APBD perubahan harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya.
Eri Cahyadi: Anggaran Harus Menyesuaikan Kebutuhan di Lapangan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Ia mencontohkan anggaran beasiswa yang sebelumnya direncanakan untuk sekitar 24.000 penerima. Namun, dalam pelaksanaannya jumlah penerima ternyata jauh lebih rendah.
"Ketika kita menganggarkan 24.000 beasiswa, ternyata akhirnya hanya sekitar 3.000. Maka sisanya tetap kita lanjutkan untuk pendidikan, tetapi bukan lagi untuk beasiswa," kata Eri.
Menurut Eri, perubahan penggunaan anggaran tersebut tetap berada dalam sektor pendidikan. Pemerintah Kota Surabaya, kata dia, tidak mengubah orientasi program, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Ia menegaskan sektor pendidikan dan pembangunan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan, tetap menjadi perhatian utama pemerintah kota.
Selain pendidikan, Eri menyoroti rendahnya penyerapan anggaran untuk program kepemudaan di 31 kecamatan.
Ia menegaskan anggaran kepemudaan tidak boleh hanya habis untuk kegiatan seremonial maupun penyelenggaraan acara.
"Uang yang diberikan kepada pemuda itu untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan," tegasnya.
Eri mencontohkan bantuan kepada pemuda dapat diarahkan untuk menciptakan peluang usaha, seperti bisnis laundry. Namun, bantuan tersebut harus didukung metode serta perencanaan usaha yang jelas agar mampu berkembang menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.
DPRD Soroti Nilai Ekonomi Pembangunan Halte
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa perubahan APBD tetap harus berorientasi pada kepentingan dasar masyarakat.
Menurut dia, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran tanpa menggeser tujuan utama APBD dari kebutuhan warga.
Syaifuddin turut menyoroti pembangunan halte bus di Surabaya. Ia mendorong agar pembangunan halte melibatkan pihak lain sehingga fasilitas publik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.
"Kalau halte sering dikritik masyarakat, kita harus bekerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa memanfaatkannya untuk iklan. Kalau memiliki nilai ekonomi, kita bisa mengajak mereka ikut membangun kota," ujarnya.
Selain halte, DPRD juga menilai pengadaan kendaraan pengangkut sampah masih menjadi salah satu kebutuhan prioritas.
Pasalnya, masih terdapat kendaraan pengangkut sampah yang kondisinya dinilai tidak layak dan berpotensi mengganggu pengguna jalan.
"Karena banyak yang tidak layak dan bisa mengganggu pengguna jalan, kita akan terus meningkatkan penyediaan kendaraan pengangkut sampah," pungkas Syaifuddin.
Editor : Tri Karyono
