SURABAYA, KABARHIT.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Surabaya yang berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar warga melalui skema pembiayaan alternatif dalam Perubahan APBD 2025.
Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono, menegaskan bahwa percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU) merupakan kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, pihaknya memahami dan mendukung rencana Pemkot yang tengah menjajaki pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar untuk membiayai proyek-proyek tersebut.
"Surabaya butuh percepatan dalam menangani banjir dan kemacetan serta memperluas cakupan PJU. Maka langkah mencari pembiayaan alternatif ini merupakan hal yang masuk akal dan perlu didukung," ujar Budi seusai rapat Fraksi PDIP bersama Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, Selasa, (22/07/2025)
Ia merinci bahwa dari total rencana pembiayaan, sekitar Rp 179 miliar akan dialokasikan untuk pengendalian banjir skala kota. Angka ini akan memperkuat anggaran banjir dalam APBD 2025 yang sebelumnya telah dialokasikan sebesar Rp 863 miliar.
"Kalau hanya mengandalkan APBD reguler, prosesnya lama. Tapi jika ada tambahan pembiayaan alternatif, maka genangan bisa lebih cepat tertangani. Warga pun merasakan manfaat langsung, terutama dalam aktivitas dan pergerakan ekonomi mereka," paparnya.
Untuk sektor penerangan jalan, Fraksi PDIP mencatat masih banyak titik di perkampungan yang belum terjangkau PJU, terutama jalan kecil dengan lebar 1-2 meter. Lewat tambahan anggaran Rp 50 miliar, Budi berharap seluruh kampung bisa terang dan aman. "Lingkungan yang terang menciptakan rasa nyaman dan menurunkan potensi gangguan keamanan," ujarnya.
Selain itu, proyek strategis seperti pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dinilai krusial untuk mengurai kemacetan dan mendorong konektivitas antarwilayah. Menurut Budi, keberadaan infrastruktur ini akan menjadi pemicu tumbuhnya investasi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.
Di tengah upaya percepatan pembangunan, Fraksi PDIP juga memastikan program kerakyatan tetap menjadi prioritas. Salah satunya adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang sempat diwacanakan akan dikurangi. “Kami menolak pengurangan Rp 16 miliar untuk Rutilahu. Justru kami mendesak agar program ini ditambah ke depannya,” tegas Budi.
Tak hanya itu, program pendidikan dan kesehatan gratis tetap dipastikan aman dalam APBD 2025. Mulai dari pendidikan SD-SMP negeri gratis, beasiswa SMA/SMK dan perguruan tinggi, perlengkapan sekolah, hingga jaminan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) telah disiapkan anggarannya hingga akhir tahun.
"Jangan sampai percepatan infrastruktur mengorbankan hak-hak dasar warga. Prinsip kami, pembangunan fisik harus sejalan dengan pembangunan manusia," pungkas Budi.
Editor : Deni
