SURABAYA, KABARHIT.COM – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) Adam Rusydi menyampaikan pembentukan panitia khusus (pansus) pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diinisiasi oleh sejumlah fraksi, bukan oleh Komisi C secara langsung.
“Pertama, saya bukan anggota pansus. Kedua, penggagas pansus ini adalah semua fraksi, jadi bukan kewenangan kami secara langsung,” ujar Adam di ruang kerjanya di DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (12/11/2025).
Baca juga: Ra Nasih DPRD Jatim Soroti Kinerja BUMD Tertinggal, Targetkan Pembenahan dalam 6 Bulan
Politikus Partai Golkar itu menilai pembentukan pansus sangat penting untuk memastikan BUMD benar-benar berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ia pun menyoroti sejumlah BUMD dan anak perusahaan yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan aset daerah.
“JGU (PT Jatim Grha Utama) saat ini masih utang dividen ke Pemprov. Padahal kalau lihat PWU (PT Panca Wira Usaha), ada anak perusahaan seperti PT Karet dan hotel Varna Wira Jatim yang sebenarnya bagus. Tapi jadi tidak bagus karena terkonsolidasi dengan anak perusahaan lain seperti Kasa Husada dan Puri,” jelas Adam.
Adam menyebut, kondisi ini perlu segera dibenahi karena berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim yang tengah menurun.
“PAD kita turun. Salah satu cara menggenjotnya ya dengan mendorong BUMD supaya lebih produktif. Captive market mereka sudah jelas, tinggal dimanfaatkan dan dikelola dengan serius,” imbuhnya.
Baca juga: Wagub Emil Sambut Pembentukan Pansus BUMD Jatim, Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola
Selain itu, Adam juga menyoroti kinerja PD Air Bersih yang disebut masih merugi akibat kontrak lama dengan pihak ketiga.
“Dividen PD Air Bersih itu palsu. Mereka rugi tapi tetap setor dividen dari cadangan modal. Kontraknya dulu dengan PT Meta, harusnya debit 4.500 tapi kemampuan riil hanya 2.500, tetap dipaksa 4.500. Kalau tidak direvisi, tahun depan bisa minus,” tegas Adam.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung perlunya evaluasi di Bank Jatim dan sejumlah BPR daerah.
Baca juga: PT Kasa Husada Optimistis Bangkit 2026, Fokus Benahi Manajemen dan Restrukturisasi
“Bank Jatim memang kontribusinya paling besar, tapi kita juga harus waspada indikasi fraud. Hari ini saja kami panggil lagi karena kabarnya ada kasus di cabang Sumenep," tukas dia.
"Untuk BPR, yang mau kita beri penyertaan modal, ternyata NPL-nya tinggi di atas 5 persen. Meskipun mereka kasih dividen, sistemnya tetap harus dibenahi supaya tidak ada potensi fraud,” tutupnya.
Editor : Ipl