SURABAYA. KABARHIT.COM – Pasca insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di sejumlah sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak ini dinilai perlu diperkuat dari sisi pengawasan, terutama terkait keamanan dan higienitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Baca juga: DPRD Dorong Perbaikan Fasilitas PN Surabaya Demi Percepatan Perkara
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi peringatan serius agar standar operasional dalam penyediaan makanan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan konsumsi. Ia menilai, tanpa sistem kontrol kualitas yang ketat, program yang baik sekalipun berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan anak-anak.
Syaifuddin menekankan bahwa kontrol kualitas makanan yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah perlu ditingkatkan. Selama ini, pemeriksaan oleh guru di sekolah seringkali hanya bersifat visual dan sensorik—seperti melihat apakah makanan basi atau mencium baunya.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita butuh standarisasi kontrol agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk mengevaluasi kemampuan dapur atau SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi) sebagai pemasok,” ujar Syaifuddin kepada awak media di kantor dewan.
Baca juga: DPRD Surabaya Rangkul Muhammadiyah, Perkuat Sinergi dan Kebijakan Publik
DPRD Surabaya akan menginstruksikan Komisi D untuk segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur pemasok makanan. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, dewan menyarankan penghentian sementara operasional pemasok tersebut untuk kepentingan pemeriksaan medis dan laboratorium.
“Evaluasi itu wajib. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia ini justru menjadi momok menakutkan bagi orang tua dan anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, maka keselamatan mereka adalah prioritas tertinggi,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, DPRD juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan kembali peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat apabila terjadi kondisi darurat, khususnya di sekolah yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan.
Baca juga: DPRD Surabaya Gandeng Kejari, Perkuat Pemahaman Hukum Anggota Dewan
Selain pengawasan teknis, pemerintah juga diminta melakukan pemulihan psikologis (trauma healing) bagi siswa terdampak. Edukasi kepada siswa dan orang tua menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap program MBG, sekaligus memastikan bahwa makanan yang disediakan telah melalui proses pengawasan yang aman dan layak konsumsi.
“Kita harus memberikan dukungan agar anak-anak kembali yakin dan merasa aman. Jangan sampai ada ketakutan kolektif untuk mengonsumsi makanan bergizi karena insiden ini,” tambah Syaifuddin.
Editor : Deni